Ditulisnya buku ini bertujuan untuk menyoroti inisiasi dari pemerintah daerah seperti Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Sumsel, Pemerintah Daerah Kota Semarang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Makassar-Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan hukum. Penelitian ini sangat berkontribusi dalam perumusan proses verifikasi dan akreditasi kelembagaan yang layak menerima dana bantuan hukum serta standar suatu lembaga bantuan hukum memberikan pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu bahan dasar bagi masing-masing daerah untuk meracik suatu produk hukum yang bernama peraturan daerah (Perda) dalam Penyaluran dana bantuan hukum. Penelitian ini juga dapat dikatakan merupakan produk stimulus pertama guna mengajak setiap pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Penyaluran dana bantuan hukum.