Jurnal ini membahas mengenai implementasi putusan Pemilukada dan pengujian undang-undang Pemilu, implementasi putusan nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Lamongan, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat Analisis terhadap putusan MK nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dari perspektif hukum negara dan hukum Islam setelah kritik atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur kejujuran dalam bingkai hak pilih dipilih kejujuran dalam bingkai hak memilih dan dipilih pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan implikasi putusan MK Nomor 22- 24/PUU-VI/2008 terhadap modal akhir matic action di DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil pemilu legislatif 2009 implikasi putusan MK nomor 102/PUU-VI/2009 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Malang dan kota Pasuruan suara terbanyak dan kualitas anggota DPRD provinsi di implementasikan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pemilu 2009.