Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat bagi sepasang suami dan istri, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Namun, permasalahan terkait UU Perkawinan setelah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat beragam terkait batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perkawinan beda agama, perkawinan penghayat kepercayaan, pencatatan perkawinan, perjanjian kawin, perceraian, status anak di luar kawin, harta bersama selama perkawinan, dan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seyogianya hukum perkawinan di Indonesia perlu diubah untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkawinan, terutama pihak yang lemah dalam perkawinan, yaitu istri dan anak. Adanya dinamika hukum perkawinan terkait permasalahan hukum dalam implementasi Putusan MK seperti kekosongan hukum, halangan pelaksanaan undang-undang, dan penyelundupan hukum, maka perlu perhatian untuk perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai bahan perbandingan hukum perkawinan di negara lain, perlunya uraian syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sah di 5 (lima) negara yakni India, Turki, Singapura, Australia, dan Albania beserta konstitusinya terkait pengaturan perkawinan. Hal inilah yang dikaji di dalam buku ini. Karenanya, buku ini penting untuk dibaca dan dilakukan kajian untuk mendapatkan suatu pemikiran baru untuk pengembangan dan masukan sebagai partisipasi dalam rangka pembentukan Undang-Undang Perkawinan yang lebih baik di masa mendatang.