Buku ini disusun sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang mengkaji masalah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini akan diuraikan dalam sembilan bab. Bab pertama, Pemerintahan Desa dalam Perdebatan Konstitusi dan Putusan Mahkama Konstitusi; Bab Kedua, Desa dan 'Otonomi Desa'; Bab Ketiga, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia; Bab Keempat, Pengakuan Negara Terhadap Desa Adat; Bab Kelima, Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan Hingga Orde Lama; Bab Keenam, Desa di Era Pemerintahan Orde Baru; Bab Ketujuh, Desa di Era Pemerintahan Reformasi; Bab Kedelapan, Dinamika Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Bab Kesembilan, Peraturan Desa dan Pengujian Peraturan Desa.