Semangat melakukan demokratisasi dalam kehidupan politik pasca Reformasi 1998 membawa Indonesia ke pilihan politik “otonomi luas” dalam mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah. Konsekuensinya Daerah pun mempunyai kewenangan yang semakin kuat dan meluas rentangannya dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Tak jarang secara aktual hal tersebut memunculkan inkosistensi atau tumpang tindih,…
Buku ini dibuat untukmelengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai sistem pemerintahan daerah yang telah ditulis para ahli dengan uraiannya lebih difokuskan pada aspek konsepsi, kewenangan, organisasi, desa, dan produk hukum, yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dengan demikian, buku ini lebih tepat ditujukan pada mahasiswa Fakultas Hukum, dan FISIP baik universitas negeri maup…