UU RI No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab UU Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dan PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab UU Hukum acara pidana.
Buku ini mengkaji tentang pembagian dalam KUHPidana, tentang ketentuan umum, tentang kejahatan, tentang pelanggaran, sejarah KUHPidana dan KUHAP.
Buku ini mengupas secara detail hukum penyelesaian sengketa meliputi perkembangan hukum penyelesaian sengketa di Indonesia dan Internasional, arbitrase, perjanjiannya, klausul, hukum acaranya, pelaksanaan putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, badan arbitrase nasional, jenis-jenis arbitrase institusional di Indonesia, dan arbitrase internasional.
Buku ini mengulas efektifitas lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di bidang keperdataan. Arbitrase sebagai suatu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) memberikan banyak keuntungan dibanding penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Buku ini juga mengulas pelaksanaan putusan arbitrase dalam praktik peradilan dan kendala yang seringkali dihadapi pad…
buku ini membahas sumber hukum acara peradilan agama dan kekuasaan peradilan agama serta tempat mengajukan gugatan atau permohonan. pendaftaran perkara dan persiapan sidang dan pemeriksaan di muka sidang, pembuktian, produk peradilan agama, penyitaan pengukuhan dan eksekusi.
Buku ini membahas tentang kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empiris dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Dibahas juga tentang sistem politik dibalik Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan konsep sistem sosial di Indonesia memiliki peran penting dalam menjelaskan secara Peradilan Pidana dipraktikkan.
Buku ini merupakan sistem hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun sumber utamanya ialah undang-undang hukum acara perdata peninggalan zaman kolonial Belanda dahulu, berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, telah dinyatakan sebagai hukum acara perdata milik Indonesia. Revisi isi buku ini meliputi penambahan da…